Page 28 - DISKOMINFO KALTIM EDISI 2

28 KABAr KOMINFO KALTIM

hadirkan Kepala Pusat dokumentasi
dan Jaringan informasi Hukum Nasion-
al Badan Pembinaan Hukum Nasional,
drs. Yasmon, M.L.s , Kepala dinas
Komunikasi dan informatika Kaltim,
Muhammad faisal, s.sos,M.si. dipandu
Moderator yang merupakan Analisis
Kebijakan Ahli Utama Prov Kaltim, dra.
Hj. Ardiningsih. Kegiatan dilanjutkan
dengan praktek penyusunan laporan e-
Reporting bersama Badan Pembinaan
Hukum Nasional.
sementara itu, Kepala dinas Komu-
nikasi dan informatika Provini Kaltim,
Muhammad faisal dalam paparannya
menyampaikan harapan bagi JdiH
Kaltim.
“Tampilan website kekinian, up-
date dan modern, manajemen pen-
gelolaan bagus, terintegrasi up-down.
JADI NArSUM DI rAKOr JDIH SE-KALTIM Kemudian, terpublikasi maksimal,
mendukung keterbukaan informasi
publik, interaktif two way traffic com-
Samarinda — Rapat Koordinasi Ja- integratif sesuai dengan dinamika yang munication. serta menjadi sumber
ringan dokumentasi dan informasi ada. Maka sudah sepatutnya pemer- informasi dan dokumentasi peraturan/
Hukum (JdiH) 2021 dibuka Assisten intah Provinsi Kaltim memberikan regulasi utama di Kaltim,” ujar faisal.
Pemerintahan dan Kesejahteraan penghargaan sebagai bentuk apresiasi diketahui, JdiH merupakan wadah
Rakyat setprov Kaltim, dr.HM.Jauhar terhadap pengelolaan JdiH yang telah pendayagunaan bersama atas doku-
Effendi M.si. Bertempat di Ruang Crys- dilaksanakan oleh bagian hukum kabu- men hukum secara tertib, terpadu dan
tal 2 Hotel Mercure,(15/7). paten/kota se Kaltim. berkesinambungan serta merupakan
Kegiatan yang bertemakan Penge- Ada 3 (tiga) Kabupaten/ kota sebagai pemberian pelayanan informasi hukum
lolaan JdiH yang Terintegrasi Untuk Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan secara lengkap, akurat, mudah dan
Mewujudkan Keterbukaan informasi informasi Hukum (JdiH) terbaik tahun cepat. Pengelolaan JdiH oleh Biro Hu-
Hukum yang Transparan dan Akun- 2020. Kabupaten Penajam Paser Utara kum sekretariat daerah Provinsi Kali-
tabel diikuti peserta secara daring (PPU), Kutai Barat dan Kutai Kartaneg- mantan Timur diatur melalui Peraturan
maupun luring dari Kabupaten/Kota se ara. serta dilakukan penyerahan secara Gubernur Kalimantan Timur Nomor
Kaltim. simbolis kepada tiga kabupate/kota 69 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
dalam sambutannya, Jauhar men- tersebut. Jaringan dokumentasi dan informasi
gatakan agar pengelolaan JdiH yang Narasumber pada Rakor ini meng- Hukum. (ms.adg/pt)
MONITOrING IMPLEMENTASI SPBE DI KABUPATEN KUTAI TIMUr

Sangata - implementasi sPBE (sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabu-
paten Kutai Timur diharapkan tahun ini
mengalami peningkatan
“Kami datang untuk melakukan
pendampingan pengisian penilaian sPBE
di Kutai Timur ini berdasarkan arahan
dari Kementrian PAN”, kata Muhammad
faisal Kepala dinas Kominfo Provinsi Ka-
limantan Timur di Kantor dinas Kominfo,
Persandian dan statistik Kutai Timur(2/7).
sPBE ditujukan untuk untuk mewu-
judkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel
serta pelayanan publik yang berkualitas
dan terpercaya. Pendampingan sPBE ini
sendiri untuk memastikan Kabupaten
Kutai Timur melalui dinas Kominfo dan pelayanan publik di Kabupaten Kutai teknologi informasi dan komunikasi
Perstik mengisi indikator sPBE yang ter- Timur,” kata suprihanto Kadis Kominfo untuk memberikan layanan kepada Peng-
diri 8 aspek dan 47 indikator. dan Perstik Kutai Timur yang didampingi guna sPBE. Hal ini seperti yang tertuang
“Mudah-mudahan tugas Kominfo Jajarannya. pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun
disamping sP4N-LAPOR!, dalam hal sPBE sistem Pemerintahan Berbasis Elek- 2018 tentang sistem Pemerintahan Ber-
sesuai juga dapat berjalan dengan baik tronik (sPBE) adalah penyelenggaraan basis Elektronik. (mf/ky)
dan lancar sehingga dapat meningkatkan pemerintahan yang memanfaatkan