Page 21 - DISKOMINFO KALTIM EDISI 2

LAPOr WAL! 21

MASYArAKAT DIMINTA

AKTIF BErIKAN

MASUKAN DAN KrITIK

jakarta - sekretaris Jenderal Kementerian dalam
Negeri, Muhammad Hudori menyampaikan dalam
arah kebijakannya bahwa pelayanan prima kepada
masyarakat menjadi keharusan. Hal ini disampaikan
pada acara monitoring dan evaluasi pengelolaan
pengaduan pelayanan publik tengah tahun 2021
secara virtual, Kamis (12/8).
“di masa pandemi ini kita dituntut untuk mem-
berikan pelayanan publik secara cepat, tepat, tuntas,
dan profesional serta tidak diskriminatif, pelayanan
prima menjadi keharusan, salah satu elemen yang
tidak terpisahkan dalam pelayanan publik adalah
pengelolaan pengaduan,” terang Hudori.
dijelaskan bahwa pelayanan prima bukan hanya
target kinerja semata bahkan jangan dijadikan
beban, tapi hakikatnya penanganan pengaduan
merupakakan harapan masyarakat kepada pemerin-
tah sebagai pelayan publik.
“Pengaduan berupa keluhan, kritik, aspirasi dan
PENGADUAN SPAN-LAPOr! KALTIM saran yang disampaikan oleh masyarakat adalah
bentuk partisipasi dan kepedulian atas pelayanan
SUDAH 93% TErSELESAIKAN publik yang diberikan Pemerintah,” katanya.
Kemudian diah Natalisa selaku deputi Pelayanan
Publik Kementerian PAN-RB juga menambahkan
balikPaPan - Layanan untuk itu PR selanjutnya yakni dalam arah kebijakannya bahwa sasaran strategis
Pengaduan sP4N-LAPOR! telah melakukan pendampingan pada yang ingin dicapai dalam pengelolaan sP4N-LAPOR
dijalankan di Provinsi Kaliman- Pemerintah Kab/Kota dimana adalah mewujudkan sistem pengelolaan pengad-
tan Timur sesuai dengan am- pengelolaan sP4N-LAPOR! masih uan yang mampu memberikan respon dan solusi
anat UU nomor 25 tahun 2009 belum terkelola dengan baik. cepat serta terpercaya, dan dicerminkan dalam dua
tentang pelayanan publik, dan “Bagi Pemerintah Kab/Kota kondisi, yaitu meningkatnya jumlah pengaduan ma-
pada Tahun 2020 lalu layanan yang belum menyusun sK Tim syarakat dan persentase penyelesaiannya.
pengaduan Pemerintah Provinsi Pengelola sP4N-LAPOR! agar “Meningkatnya jumlah pengaduan dari masyara-
Kalimantan Timur telah ditindak segera membuat, dan bagi Kab/ kat tidak selalu berkonotasi negatif bahwa kualitas
lanjuti oleh Perangkat daerah Kota yang sudah ada dapat pelayanan publik yang disediakan rendah, sebaliknya
sebesar 93 persen. memperbaharui apabaila ter- dengan jumlah pengaduan yang meningkat dapat
seperti yang disampaikan dapat perubahan admin atau- dikatakan bahwa sistem pengelolaan pengaduan
Kepala seksi Pelayanan infor- pun Pejabat penghubungnya,” dipercaya oleh para pengguna layanan dan mereka
masi dan Penguatan Kapasitas ucapnya. meyakini bahwa masukan atau pengaduan yang
sumber daya Komunikasi Publik, ia berharap setelah Pemer- mereka berikan dapat mendukung kualitas pelay-
sri Rezeki Marietha saat desk intah Provinsi dan Kab/kota anan publik,” jelas Natalisa.
Bidang iKP pada Rapat Koordi- se-Kalimantan Timur saling Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi
nasi daerah (RAKORdA) Bidang berkoordinasi, hal itu dapat me- agar pelayanan publik menekankan pada kecepatan,
Komunikasi dan informatika di ningkatkan pengelolaan sP4N- inovatif dan berorientasi pada hasil.Partisipasi aktif
Meeting Room Hotel Novotel LAPOR! sebagai aktivitas pelay- seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk mendu-
Balikpapan, Kamis (17/06). anan pengaduan publik nasional kung hal tersebut melalui pengaduan. (as/ky)
“Total aduan dari bulan di Kalimantan Timur.
Januari hingga desember Tahun “setelah RAKORdA ini,
2020 mencapai 59 laporan dan Pemerintah Kab/Kota diharap-
hampir semuanya telah ditan- kan dapat lebih pro aktif dalam
gani, dengan rincian sebanyak Pengelolaan sP4N-LAPOR! yang
53 laporan ditindaklanjuti atau merupakan layanan pengaduan
diselesaikan oleh Organisasi dan aspirasi nasional, sehingga
Perangkat daerah (OPd) terkait, laporan dan aspirasi yang belum
sisanya sebanyak 2 aduan dalam ditindaklanjuti baik di lingkup
proses penyelesaian dan 4 be- OPd maupun Admin Utamanya
lum diproses,” Paparnya. dapat segera diselesaikan,”
Menurutnya pelayanan tutupnya. (ka)
pengaduan sP4N-LAPOR! di
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur sudah berjalan cukup baik,